gbr


gbr
gbr
Bupati Langkat
H Ngogesa Sitepu SH
Wakil Bupati Langkat
Drs H Sulistianto Msi

PHOTO MINGGU INI
gbr
Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH ketika menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Langkat, Jumat (24/11)
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerjanya ke Stabat, Kabupaten Langkat menyerahkan 8.920 sertifikat tanah kepada masyarakat Sumatera Utara dalam acara meriah yang berlangsung di Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat.

gbr

DOA YANG DIPERKENANKAN

KISAH TIGA ORANG HAMBA YANG SHALEH

UJIAN HIDUP SELALU ADA

HIKMAH PUASA

PERTOLONGAN ALLAH

SEBUAH KESAKSIAN

gbr
gbr

11/12/2017. 20.43.00 WIB
NGOGESA : Bisnis Syariah Bermanfaat Untuk Masyarakat Ekonomi Lemah

05/12/2017. 21.00.32 WIB
KAFILAH LANGKAT DI ARENA MTQ PROVINSI , RAIH 17 MEDALI

04/12/2017.20.32.00 WIB
APBD LANGKAT 2018 DISAHKAN RP 1,8 T

04/12/2017. 16.45.00 WIB
Ngogesa Serahkan Piagam Pelayanan Publik Terbaik 2017

29/11/2017. 21.05.00 WIB
ALIANDI PEROLEH JATAH NAIK HAJI DARI NGOGESA

27/11/2017. 20.15.00 WIB
Lima Pasangan Balon Bupati Langkat Jalur Independen Serahkan Berkas Ke KPU

26/11/201720.07.00 WIB
MULAI DIKERJAKAN , REHABILITASI PROYEK PENGOLAHAN SUMUR ZAMZAM.

gbr

Anda Pengunjung ke :

221910

gbr



gbr 1 1 1 1 1

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

1111ujung


UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiaporang bagi pengembangan pribadi dan lingkungansosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
  2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  4. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
  2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
    lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
  4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/
    atau ajudikasi nonlitigasi.
  5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
  6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
  7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
  8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
  9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
  10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Untuk selengkapnya, silahkan download di sini

 
gbr


gbr
gbr
www.LANGKATonline.com
PWI Perwakilan Kabupaten Langkat
Email: pwilangkat@gmail.com
gbr
gbr

Kiat Menulis yang baik dan benar untuk remaja pelajar. Kirimkan tulisan dan photo anda untuk dimuat di kolom ini

[cek disini]

gbr

gbr

gbr

gbr

gbr

gbrgbrgbrgbrgbr

a a a a
Hak cipta dilindungi undang-undang 2010 - 2017
www.LANGKATonline.com