gbr


gbr
gbr
Bupati Langkat
H Ngogesa Sitepu SH
Wakil Bupati Langkat
Drs H Sulistianto Msi

PHOTO MINGGU INI
gbr
PAK TENGKU ERRY-NGOGESA [ PATEN ] : Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menegaskan tetap mendukung HT Erry Nuradi (Tengku Erry) menjabat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) selama kepemimpinannya berpihak kepada rakyat, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Utara terus dipacu..................dstnya.........

gbr

DOA YANG DIPERKENANKAN

KISAH TIGA ORANG HAMBA YANG SHALEH

UJIAN HIDUP SELALU ADA

HIKMAH PUASA

PERTOLONGAN ALLAH

SEBUAH KESAKSIAN

gbr
gbr

13/06/2017. 22.15.00 WIB
NGOGESA : HIMBAU APARATNYA AGAR BERSIKAP PROFESIONAL DAN AMANAH

11/06/2017. 21.45.00 WIB
Safari Ramadhan Pemprovsu Kunjungi Besitang Dan Jaring Halus : MASYARAKAT DUKUNG TENGKU ERRY BERSAMA NGOGESA

10/06/2017 17.45.00 WIB
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA DI LANGKAT

01/06/2017. 17.32.00 WIB
Tim Safari Ramadhan Pemkab Langkat Kunjungi Sejumlah Masjid

22/05/2017. 20.32.00 WIB
Peringatan Harkitnas Di Langkat Berlangsung Khidmat

18/05/2017 16.46.00 WIB
Festival Nasyid Tingkat Kabupaten Langkat Ke-46 Berakhir : Group Batangserangan Raih Juara

17/05/2017. 21.26.00 WIB
NGOGESA CANANGKAN MENJELAJA DESA MENJEMPUT PAJAK DI BATANGSERANGAN

gbr

Anda Pengunjung ke :

143890

gbr



gbr 1 1 1 1 1

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

1111ujung


UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiaporang bagi pengembangan pribadi dan lingkungansosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
  2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  4. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
  2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
    lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
  4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/
    atau ajudikasi nonlitigasi.
  5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
  6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
  7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
  8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
  9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
  10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Untuk selengkapnya, silahkan download di sini

 
gbr


gbr
gbr
www.LANGKATonline.com
PWI Perwakilan Kabupaten Langkat
Email: pwilangkat@gmail.com
gbr
gbr

Kiat Menulis yang baik dan benar untuk remaja pelajar. Kirimkan tulisan dan photo anda untuk dimuat di kolom ini

[cek disini]

gbr

gbr

gbr

gbr

gbr

gbrgbrgbrgbrgbr

a a a a
Hak cipta dilindungi undang-undang 2010 - 2017
www.LANGKATonline.com