gbr


gbr
gbr
Bupati Langkat
H Ngogesa Sitepu SH
Wakil Bupati Langkat
Drs H Sulistianto Msi

PHOTO MINGGU INI
gbr

MENUNGGU WAKTU PELANTIKAN :
KPU Langkat, telah menetapkan pasangan Terbit Rencana dan Syah Afandin (Terasa) sebagai pasangan calon Bupati Langkat dan Wakil Bupati Langkat terpilih pada Pilkada kemarin dengan perolehan suara tertinggi 242.273 suara atau 52,66 persen.
Dalam gambar kelihatan Bupati Terpilih TERBIT RENCANA dan NyTio Rita Terbit Rencana sewaktu diabadikan, Jumat 17 Agustus 2018.

gbr

DOA YANG DIPERKENANKAN

KISAH TIGA ORANG HAMBA YANG SHALEH

UJIAN HIDUP SELALU ADA

HIKMAH PUASA

PERTOLONGAN ALLAH

SEBUAH KESAKSIAN

gbr
gbr

18/10/2018. 09.32.00 WIB
Bupati Langkat Resmikan Pintu Bendungan PLTM Sei Wampu I- Kutambaru

02/09/2018. 21.23.00 WIB
NGOGESA SAMBUT KEPULANGAN JAMAAH HAJI DI BANDARA KUALA NAMU

23/08/2018 21.04.22 WIB
Di Masjid Raya Stabat : PEMBERIAN DAGING QURBAN DISERTAI AMPLOP UANG BUMBU

17/08/2018 21.00.14 WIB
SEMARAK HUT RI Ke 73 DI LANGKAT DIWARNAI ATRAKSI GAJAH

07/08/2018. 1.46.00 WIB
NGOGESA SITEPU PEROLEH PENGHARGAAN DARI KAPOLDASU : 293 Siswa Bintara Polri Ikuti Pendidikan di SPN Polda Sumut, di Langkat

07/08/2018. 17.44.00 WIB
Seleksi STQ Tingkat Sumut : KAFILAH LANGKAT RAIH JUARA TILAWAH DEWASA PUTRI

02/08/2018. 21.27.00 WIB
Ngogesa Janjikan Hadiah Umrah Untuk Peserta Terbaik Seleksi Tilawatil Quran (STQ)

gbr

Anda Pengunjung ke :

421029

gbr



gbr 1 1 1 1 1

15/02/2011. 21.55.00 WIB
Jurnalis & Calon Mertua

Oleh : Bersihar Lubis
Judul ini akan muncul di akhir tulisan. Di awal ini, saya ingin menyampaikan perasaan saya yang tersipu sembari tersanjung, karena katanya pers adalah institusi atau pilar keempat demokrasi, bersama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konon, tanpa pilar keempat ini, bangunan demokrasi akan roboh, atau setidaknya pincang.

Memang, tanpa pers siapa pula yang mengawasi ketiga lembaga titisan Trias Politica itu? Tak terbayangkan apa nasib bangsa ini tanpa kebebasan pers. Ekses apapun yang diakibatkan kebebasan pers, jauh lebih buruk lagi jika kebebasan pers diberangus, seperti di era Orde Baru.

Di hari Pers Nasional 9 Februari lalu, saya bertanya-tanya bisakah kaum jurnalis bersikap independen, justru di tengah pergumulan kepentingan politik dan ekonomi yang kian hari semakin mengkristal? Independen itu berada di tengah dan pers punya senjata cover both side, atau cek recek.

Berada di tengah, apakah berarti tidak membela kepentingan siapapun? Hanya sekedar "menjual berita" agar suratkabar atau majalahnya laris manis? Semata alat bisnis? Katanya, media harus membela kepentingan publik, tetapi publik yang mana karena publik justru sangat heterogen.

Elemen jurnalisme yang pertama, menurut Bill Covach adalah kebenaran, tetapi kebenaran yang mana? Bukankan kebenaran bisa dipandang dari kacamata yang berbeda-beda? Tiap-tiap agama, ideologi atau filsafat punya dasar pemikiran tentang kebenaran yang belum tentu persis sama satu dengan yang lain. Sejarah pun sering direvisi. Kebenaran menurut siapa?

Kata Kovach, bahwa seorang wartawan tidak mencari teman, tidak mencari musuh. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput.

Pers harus menjaga akurasi dari data-datanya. Mereka harus tetap melakukan verifikasi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan lain yang harus ditaati seorang wartawan.

Kesetiaan pada kebenaran inilah yang membedakan wartawan dengan HUMAS dan atau propaganda. Semua sumber boleh bicara apa saja walau isinya propaganda atau menyebarkan kebencian. Tapi jurnalisme tak begitu.

Elemen jurnalisme yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Memantau kekuasaan bukan berarti melukai mereka yang hidupnya nyaman. Jangan cari gara-gara juga. Memantau kekuasaan dilakukan dalam kerangka ikut menegakkan demokrasi.

Namun di lapangan kadang sulit. Ambillah contoh kenaikan harga CPO di pasaran internasional. Media biasanya menulis berita itu dengan bergairah, karena merasa para petani kelapa sawit akan menikmati laba yang lumayan.

Ternyata banyak petani yang mengeluh karena membuat pajak ekspor menaik sesuai kenaikan harga. Makin tinggi harganya, makin tinggi pula pajaknya, yang justru walaupun dibayarkan oleh eksportir mengisi pundi-pundi pemerintah, tetapi sebenarnya petanilah yang membayarnya walau secara tak langsung.

Produsen sekaligus eksportir membebankan pajak itu kepada petani karena menghitungnya sebagai biaya produksi. Kalangan ini memang merasa tak enak juga, meski tak mungkin pula harus menanggungnya.

Tak heran jika banyak pengusaha sawit yang menyoal kebijakan pajak ekspor itu. Masalahnya, besaran pajak itu sama sekali tak dikembalikan ke daerah, misalnya membangun infrastruktur dari daerah produksi ke kota-kota pelabuhan sebelum diekspor. Atau, msialnya menyubsidi pupuk dan benih sawit kepada petani.

Nah, ternyata pemerintahlah yang meraih laba dengan kenaikan harga CPO itu, yakni menangguk pajak ekspor lebih banyak sehingga menjadi devisa. Pengusaha ikut berlaba, dengan perasaan tak enak hati melihat petani di garis terdepan komoditas ini tak begitu banyak menikmati laba.

Tapi jika harga CPO turun, apalagi di bawah biaya produksi, maka pemerintah, pengusaha dan petani rugi. Harga minak goreng dalam negeri bisa melejit pula. Tapi jika harga CPO naik, hanya pemerintah yang praktis tertawa. Jadi bagaimana pers harus bersikap? Kepada siapa pers memihak?

Kasus sejenis juga terjadi ketika impor beras merugikan petani tapi menguntungkan konsumen. Kepada siapa pers berpihak? Kalau harga BBM naik, siapa yang untung siapa yang menderita?

***

Jurnalis cenderung menjadi hero tetapi untuk siapakah? Kepentingan publik yang mana? Kadang-kadang juga terjebak menjadi juru bicara kepentingan kelompok tertentu sehingga berita pun menjadi bias. Tidak independen. Apalagi ada pula pemilik media yang juga politikus.

Pers itu sebenarnya industry berita. Dia harus bisa mandiri. Duitnya dari jumlah tiras dan iklan yang masuk. Ada yang deras mengalir, rada lumayan, tapi banyak yang senin-kemis juga. Tetapi pers tetap dituntut menjadi pilar demokrasi, seperti halnya legislative, eksekutif dan judikatif.

Kawan-kawan di legislative, eksekutif dan judikatif lebih beruntung. Mereka ditanggung Negara dengan seluruh tunjangan dan fasilitasnya. Gaji mereka sudah naik pula berkali-kali. Jika pun tak naik toh sudah jauh melampaui kebutuhan hidup minimal. Tapi jurnalis?

Itulah, Bung! Jika mau eksis, pers harus mempertimbangkan kemauan pasar. Jika tidak, bisa tak laku. Jika tak laku, bagaimana bisa mandiri? Bagaimana mau bisa independen seraya menjalankan fungsi control selaku pilar keempat demokrasi?

Saya mengerti mengapa ada media yang menampung selera pasar, dan ternyata lebih laris manis. Tapi publik keberatan karena kadang terlalu mengeksplotasi berita-berita sensasi, penuh darah, horror bercampur mistik dan sebagainya. Sungguh sebuah posisi yang dilematis.

Lain soal, saya pernah share dengan beberapa pemimpin media. Lucu dan sedih, apalagi berbicara tentang daya pikat media dalam menjaring sumber daya jurnalis bermutu. Seorang teman berkata ternyata menjadi jurnalis bukanlah pilihan utama bagi mereka yang bergelar sarjana.

Jika pun ada yang setamat dari perguruan tinggi sudah bertekad melamar menjadi wartawan, mungkin karena membaca kehebatan Mochtar Lubis, Jacob Oetama dan Goenawan Mohamad sejak muda dan berkehendak menjadi wartawan hebat. Tapi pastilah jumlah ini tidak banyak.

Menjadi PNS, anggota polisi dan tentara pegawai perbankan dan sebagainya di sector rill lainnya lebih menggiurkan, walaupun di sector partikelir. Mampukah industry pers bersaing dan lebih memikat dibanding semua lapangan pekerjaan itu?

Mungkin, untuk media tertentu sudah sanggup walau jumlahnya sedikit. Selebihnya, kadang hanya sebagai terminal sebelum meraih pekerjaan yang lebih menjamin, misalnya factor gaji, kesejahteraan dan masa depan. Tak jarang yang meninggalkan dunia pers, setelah diterima menjadi PNS.

Seorang anak muda bercerita kepada saya. Sebagai wartawan ternyata saya belum punya bargaining tinggi di mata para calon mertua, katanya seraya tertawa. Saya ikut tertawa. Walau di dalam hati saya menangis. Seperti apa gerangan citra wartawan di mata masyarakat?

Apakah masih dianggap sebagai pencari-cari kesalahan, dan langkah berikutnya bisa bernegosiasi berupa duit tunai? Apakah jurnalis masih dianggap sebagai profesi yang menari-nari di atas penderitaan orang? Bahkan bagai menghirup enaknya sop yang terbuat dari air mata orang-orang yang bermasalah, entah pejabat publik, pebisnis dan sebagainya?

Memang tak semua jurnalis sesuram itu. Tapi kadang sekelompok yang makan nangka semua kena getahnya juga. Beda dengan di Negara lain, kedudukan jurnalis malah sangat terhormat, dibanding bankir, lawyer dan senator sekalipun. Masalah-masalah internal ini saya kira sangat penting. Dan inilah yang jarang dipersoalkan. ***

Penulis Bersihar Lubis, Harian Analisa, Senin (14/2)

 

Share |
 

 

 
gbr
gbr
Ketua Partai Golkar Sumatera Utara H Ngogesa Sitepu SH ketika mengucapkan selamat sambil salam kompak bersama Airlangga Hartarto seusai terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam arena Munaslub Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) belum lama ini.
gbr
www.LANGKATonline.com
PWI Perwakilan Kabupaten Langkat
Email: pwilangkat@gmail.com
gbr
gbr

Kiat Menulis yang baik dan benar untuk remaja pelajar. Kirimkan tulisan dan photo anda untuk dimuat di kolom ini

[cek disini]

gbr

gbr

gbr

gbr

gbr

gbrgbrgbrgbrgbr

a a a a
Hak cipta dilindungi undang-undang 2010 - 2017
www.LANGKATonline.com